Menangani Banjir melalui Pengelolaan DAS Secara Terpadu

Oleh:

Nasruddin, M.Sc

e-mail: nasruddin_luthfie@yahoo.co.id.

 

Wilayah negara Indonesia memiliki dua musim dalam setahunnya, yaitu musim penghujan dan musim kemarau. Ketika musim kemarau tiba sering terjadi bencana kekeringan dan ketika musim penghujan terjadi bencana longsor di lahan atasan (upland) dan bencana banjir di lahan rendahan (lowland). Saat ini Indonesia sedang memasuki musim penghujan, yang berarti sangat rawan terhadap bencana longsor dan banjir. Padahal, lahan rendah umumnya dimanfaatkan untuk permukiman, pertanian, perdagangan, dan perindustrian seperti Kota Jakarta, Semarang, Surabaya, Banjarmasin, Samarinda dan beberapa kota lainnya sehingga jika bencana banjir itu melanda, maka akan menimbulkan kerugian yang sangat besar.

Sesungguhnya kekeringan, banjir, dan tanah longsor merupakan potret dari buruknya pengelolaan daerah aliran sungai (DAS) di Indonesia. Fenomena bencana yang terjadi itu hanyalah tanggapan alami dari adanya perubahan-perubahan keseimbangan sistem alam dalam skala DAS. Ketika komponen penyusun DAS mengalami perubahan, keseimbangan alamiahnya akan timpang, sehingga timbul fenomena-fenomena alam yang sering kali merugikan manusia yang menghuni di dalam DAS.

Jika pada Tahun 1984 hanya terdapat 22 DAS kritis dan superkritis, pada Tahun 1992 meningkat menjadi 29 DAS, Tahun 1994 menjadi 39 DAS, Tahun 1998 menjadi 42 DAS, Tahun 2000 menjadi 58 DAS, dan Tahun 2002 menjadi 60 DAS,  ini menunjukkan bahwa dari Tahun 1998 hingga 2002 terdapat 38 DAS kritis hingga super kritis dan mengalami peningkatan rata-rata 2 DAS setiap tahunnya. Hal ini juga menggambarkan semakin sensitifnya lingkungan terhadap komponen yang ada dalam sistem lingkungan tersebut. Ketika hujan, mudah banjir. Namun sebaliknya, ketika kemarau, demikian mudah terjadi kekeringan, sehingga menimbulkan kerugian yang luar biasa.

Daerah Aliran Sungai (DAS) merupakan satu kesatuan ekosistem yang unsur-unsur utamanya terdiri atas sumberdaya alam tanah, air dan vegetasi serta sumberdaya manusia sebagai pelaku pemanfaat sumberdaya alam tersebut. DAS dibeberapa tempat di Indonesia memikul beban amat berat sehubungan dengan tingkat kepadatan penduduknya yang sangat tinggi dan pemanfaatan sumberdaya alamnya yang intensif sehingga terdapat indikasi belakangan ini bahwa kondisi DAS semakin menurun dengan indikasi meningkatnya kejadian tanah longsor, erosi, sedimentasi, banjir, dan kekeringan. Disisi lain tuntutan terhadap kemampuannya dalam menunjang sistem kehidupan, baik masyarakat di bagian hulu maupun hilir demikian besarnya.

Sebagai suatu kesatuan tata air, DAS dipengaruhi kondisi bagian hulu khususnya kondisi biofisik daerah tangkapan dan daerah resapan air yang di banyak tempat rawan terhadap ancaman gangguan manusia. Hal ini mencerminkan bahwa kelestarian DAS ditentukan oleh pola perilaku, keadaan sosial-ekonomi dan tingkat pengelolaan yang sangat erat kaitannya dengan pengaturan kelembagaan (institutional arrangement). Tidak optimalnya kondisi DAS antara lain disebabkan tidak adanya adanya ketidakterpaduan antar sektor dan antar wilayah dalam pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan DAS tersebut. Dengan kata lain, masing-masing berjalan sendiri-sendiri dengan tujuan yang kadangkala bertolak belakang. Sulitnya koordinasi dan sinkronisasi tersebut lebih terasa dengan adanya otonomi daerah dalam pemerintahan dan pembangunan dimana daerah berlomba memacu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan memanfaatkan sumberdaya alam yang ada.

Pengelolaan Daerah Aliran Sungai sebagai bagian dari pembangunan wilayah sampai saat ini masih menghadapi berbagai masalah yang kompleks dan saling terkait. Permasalahan tersebut antara lain terjadinya erosi, banjir, kekeringan, menunjukkan bahwa belum adanya keterpaduan antar sektor, antar instansi dan kesadaran msyarakat yang rendah tentang pelestarian manfaat sumber daya alam. Perkembangan dewasa ini menunjukkan adanya pergeseran paradigma di bidang sumber daya air, yang antara lain berupa perubahan cara pandang terhadap fungsi air dari yang semula benda sosial menjadi benda ekonomi yang memiliki fungsi sosial, peran pemerintah dari provider menjadi enabler, tata pemerintahan dari sentralistis menjadi desentralistis, sistem pembangunan dan pengelolaan  dari government centris menjadi public-private-community participation, pelayanan dari birokratis-normatif menjadi profesional-responsif-fleksibel-netral, penentuan kebijakan dari top-down menjadi bottom-up.

Permasalahan ego-sektoral dan ego-kedaerahan ini akan menjadi sangat komplek pada DAS yang lintas kabupaten/kota dan lintas propinsi. Oleh karena itu, dalam rangka memperbaiki kinerja pembangunan dalam DAS maka perlu dilakukan pengelolaan DAS secara terpadu. Pengelolaan DAS terpadu dilakukan secara menyeluruh mulai keterpaduan kebijakan, penentuan sasaran dan tujuan, rencana kegiatan, implementasi program yang telah direncanakan serta monitoring dan evaluasi hasil kegiatan secara terpadu. Pengelolaan DAS terpadu selain mempertimbangkan faktor biofisik dari hulu sampai hilir juga perlu mempertimbangkan faktor sosial-ekonomi, kelembagaan, dan hukum. Dengan kata lain, pengelolaan DAS terpadu diharapkan dapat melakukan kajian integratif dan menyeluruh terhadap permasalahan yang ada, upaya pemanfaatan dan konservasi sumberdaya alam dalam skala DAS secara efektif dan efisien.

Mengingat pencapaian tujuan akhir dari pengelolaan DAS secara terpadu yakni terwujudnya kondisi yang optimal dari sumberdaya tanah, air dan vegetasi, sehingga kegiatan pengelolaan DAS setidaknya mencakup empat upaya pokok, pertama, pengelolaan lahan melalui usaha konsevasi tanah dalam arti yang luas; kedua, pengelolaan air melalui pembangunan sumber daya air; ketiga, pengelolaan vegetasi, khususnya pengelolaan hutan yang memiliki fungsi perlindungan terhadap tanah dan air; dan keempat, pembinaan kesadaran dan kemampuan manusia dalam penggunaan sumber daya alam secara bijaksana, sehingga ikut berperan serta pada upaya pengelolaan DAS.

Sasaran pengelolaan DAS terpadu yang ingin dicapai yakni terciptanya kondisi hidrologis yang optimal; meningkatnya produktivitas lahan yang diikuti oleh perbaikan kesejahteraan masyarakat; terbentuknya kelembagaan masyarakat yang tangguh dan muncul dari bawah (bottom-up) sesuai dengan sosial budaya setempat; terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan, berwawasan lingkungan dan berkeadilan.

            Beberapa uraian yang telah dijelaskan tentunya akan terealisasi dengan baik jika dengan adanya kemauan pemerintah dan kesadaran masyarakat yang tinggi untuk bergandengan tangan dalam mengelola DAS dengan menitikberatkan pada prinsip satu satu sungai, satu rencana dan satu pengelolaan sehingga bencana banjir, longsor, kekeringan akan berganti dengan kemakmuran, kesejahteraan dan kedamaian.

CSR: Evaluasi Program Pengembangan Masyarakat Perusahaan Minyak dan Gas Bumi di Kabupaten Kutai Kartanegara

CSR: Antara Konsep dan Realitas

Tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR (Corporate Social Responsibility) adalah suatu komitmen yang berkelanjutan dari suatu perusahaan untuk berperilaku etis dan berkontribusi secara positif kepada karyawannya, komunitas dan lingkungan sekitarnya, serta masyarakat luas.CSR juga merupakan salah satu bentuk upaya dari perusahaan untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif (dilansir dari pidato Presiden Susilo Bambang Yudoyono sebelum meresmikan pengerjaan sejumlah proyek di bidang minyak dan gas, di Kabupaten Subang, Jawa Barat). Lebih lanjut Presiden Susilo Bambang Yudoyono mengungkapkan bahwa semua perusahaan di Indonesia diharapkan menerapkan CSR dengan mengalokasikan sebagian keuntungannya untuk melaksanakan program-program pengembangan masyarakat (community development/comdev) bagi penduduk di sekitar lokasi operasi perusahaan masing-masing.

CSR dapat dipandang sebagai investasi masa depan bagi sebuah perusahaan. Dalam lingkungan masyarakat konsumen yang kritis, CSR dapat menciptakan brand image (citra positif) dari suatu perusahaan. Brand image tentu saja sangat berperan dalam mendongkrak volume penjualan, mempertahankan loyalitas konsumen lama, serta membangun/mengembalikan citra positif perusahaan yang sebelumnya (mungkin) sempat terdistorsi. Hasil akhir dari implementasi CSR ini tentu saja juga kembali kepada peningkatan corporate value yang akhirnya berpulang kepada shareholder lagi.

CSR yang diimplementasikan dalam program community development tidaklah sekedar membantu atau memberi barang kepada si penerima (masyarakat), melainkan  agar si penerima memiliki kemampuan atau kapasitas  untuk mampu menolong dirinya sendiri atau dengan kata lain bahwa semangat utama community development  adalah pemberdayaan masyarakat dengan melalui kegiatan pada proses pemberkuasaan, peningkatan kekuasaan atau penguatan kemampuan para penerima pelayanan. Lalu bagaimana realisasinya?

“Parah dan menyedihkan, tidak semuanya (perusahaan) melakukan CSR, kurang dari 50 persen,” itulah beberapa kata yang disampaikan oleh Menteri Lingkungan Hidup Rahmat Witoelar usai pencanangan penananaman 5.000 pohon oleh PT Bakrie Pipe Industries (PBI) di Bekasi, Jawa Barat (http://www.w3.org).

Realitas ini menunjukkan betapa buruknya praktek korporasi di negara ini yang tidak memiliki keberpihakan pada pemberdayaan masyarakat namun hanya profit oriented semata. Beberapa wilayah di negara kita harus menjadi korban dari sebuah aktivitas pertambangan yang tidak ramah lingkungan misalnya di Kutai Barat Kalimantan Timur, setelah menguras sumberdaya mineralnya harus mendapatkan gelar baru sebagai ”kota hantu” karena lahan-lahan yang ada diwilayah tersebut tidak produktif lagi untuk diupayakan oleh masyarakatnya. Lumpur lapindo di Sidoarjo yang hingga kini masyarakat yang jadi korban terus mengupayakan akan hak-haknya yakni ganti rugi perusahaan meskipun tempat tinggal mereka telah lenyap terendam lumpur.

Problem dan himbauan dari kepala negara akan pentingnya CSR seyogianya menjadi perhatian serius pihak perusahaan agar benar-benar ikhlas menyisihkan sebagian dari keuntungannya untuk pemberdayaan masyarakat sekitar tanpa ada unsur keterpaksaan karena perusahaan adalah bagian dari lingkungan masyarakat itu sendiri. Perusahaan, pemerintah dan masyarakat sebaiknya bergandengan tangan untuk mencapai masyarakat yang berdaya dalam rangka pembangunan berkelanjutan yang seyogianya dilaksanakan pada saat awal dan berlangsungnya operasi dengan segenap kesungguhan agar harmonisasi antara masyarakat dan perusahaan tetap terjaga. Pemerintah hendaknya berperan dalam mengontrol/mengawasi pada aktivitas perusahaan baik sebelum, sedang dan setelah perusahaan tersebut melaksanakan aktivitasnya. Masyarakat, hendaknya bukan saja sebagai objek namun harus menjadi subjek dalam mengawasi, proses hingga dampak-dampak yang ditimbulkan oleh aktivitas perusahaan.

Sinerginya tiga elemen antara perusahaan, pemerintah dan masyarakat merupakan langkah efektif dalam mengurangi jarak antara si pemberi kuasa dengan yang diberi kuasa yang tentunya akan dapat menumbuhkan corporate image  yang baik dan masyarakat bukan lagi sebagai korban dari sebuah pertambangan seperti kata pepatah ”habis manis sepah dibuang” namun terjadi hubungan yang saling menguntungkan yang pada akhirnya akan tercipta harmonisasi diantara keduanya.

Mencerdasi Bencana Banjir

Nasruddin, M.Sc.
e-mail: nasruddin_luthfie@yahoo.co.id.

Indonesia merupakan negara yang rawan bencana alam. Data dari Badan Koordinasi Nasional (Bakornas) menunjukkan Tahun 2007 terdapat 379 bencana yang terjadi di Indonesia meliputi banjir, letusan gunung berapi, gempa bumi, gelombang pasang/abrasi dan tanah longsor. Banyaknya angka bencana tersebut mengindikasikan pada kita untuk terus waspada dan mawas diri terhadap kemungkinan negatif yang ditimbulkan dari bencana.
Hal yang dapat dilakukan dalam menghadapi bencana diantaranya berupaya mencerdasinya agar bencana dapat dihadapi dan tidak membahayakan atau menimbulkan banyak korban. Bencana sebagai kenyataan hidup manusia membuka kesempatan bagi kita untuk mengelola hidup dan lingkungannya bukan agar tetap bertahan, tetapi juga untuk menjinakkan  agar kualitas hidup tetap dapat dipertahankan. Secara tidak langsung bahwa bencana di Indonesia sebetulnya merupakan proses pencerdasan masyarakat untuk tidak mengalah pada kenyataan dan menjadi korban bencana seperti banjir.

Peristiwa banjir yang marak menghiasi pemberitaan dan hampir terjadi diseluruh wilayah Indonesia saat ini memberikan banyak pelajaran berarti, apakah kita mampu mencerdasinya atau hanya sekedar korban dari bencana banjir tersebut? Banjir akan menjadi suatu permasalahan apabila banjir memberikan dampak kerusakan dan negatif terhadap lingkungan manusia, misalnya kerusakan pada prasarana (jalan, fasilitas umum dan lainnya), terganggunya kehidupan dan aktivitas ekonomi serta menurunnya kualitas lingkungan hingga terancam dan hilangnya jiwa manusia.
Banjir adalah meluapnya aliran sungai sebagai akibat air yang melebihi kapasitas tampungan dan menggenangi dataran yang lebih rendah disekitarnya. Banjir sebenarnya merupakan fenomena dari kejadian alam “biasa” yang sering terjadi dan dihadapi hampir seluruh negara-negara di dunia termasuk Indonesia. Karena sesuai kodratnya, air akan mengalir dan mencari tempat-tempat yang lebih rendah.

Permasalahan banjir akan dirasakan menjadi sesuatu yang “luar biasa” setelah kemampuan manusia untuk mengendalikan proses berlangsungnya kejadian banjir dan pengamanan terhadap daya rusak air, baik secara struktural ataupun non struktural ternyata tidak memadai. Dalam kondisi demikian manusia tidak mungkin lagi  dapat menghindari timbulnya kerugian sebagai akibat dari bencana banjir yang terjadi, yang mungkin masih bisa dilakukan adalah berusaha bagaimana  mengurangi dampak kerugian dan kerusakan yang ditimbulkan oleh bencana tersebut.

Penyebab timbulnya banjir pada dasarnya dapat dibedakan menjadi tiga faktor:  pertama, adanya pengaruh aktivitas manusia seperti penggundulan hutan, mengubah saluran air, hingga kegiatan mengurug sungai yang berakibat aliran sungai tidak lancar. Kedua, kondisi alam yang bersifat tetap (statis) seperti kondisi geografi berupa daerah yang sering terkena badai siklon, topografi yang cekung yang merupakan dataran banjir, kondisi alur sungai seperti kemiringan dasar sungai, dan penyebab Ketiga, yakni peristiwa alam yang bersifat dinamis seperti adanya curah hujan yang tinggi, penurunan muka tanah/amblesan, dan pendangkalan dasar sungai karena sedimentasi.

Upaya mengurangi risiko (mitigasi) dalam bencana banjir merupakan langkah yang dapat diupayakan oleh pemerintah dan masyarakat melalui berbagai kegiatan baik fisik, non fisik dan keterpaduan diantara keduanya. Kegiatan fisik (struktur) dapat dilakukan dengan membangun sarana dan prasarana pengendali banjir seperti pembangunan bendungan, tanggul dipinggiran sungai, kanal, interkoneksi antar sungai, dan polder. Kegiatan non fisik (non struktur) dapat dilakukan dengan cara mengatur pembudidayaan lahan di dataran banjir dan DAS misalnya melakukan konservasi tanah dan air, pengelolaan dataran banjir berupa penataan ruang dan rekayasa, pemetaan daerah banjir, penetapan sempadan sungai yang didukung dengan penegakan hukum, penyuluhan dan pendidikan masyarakat khususnya didaerah hulu, tengah dan hilir  untuk meningkatkan pemahaman, kepedulian dan peran serta masyarakat. Keterpaduan dari kegiatan fisik dan non fisik memiliki keunggulan  dalam membentuk satu kesatuan sistem pengendali banjir yang menyeluruh dan terpadu. Kombinasi kedua jenis upaya berfungsi untuk memperkecil besarnya masalah banjir walaupun kita tidak dapat membebaskan diri  secara mutlak dari masalah banjir.

Membebaskan dari bencana banjir secara mutlak tentu tidak dapat dilakukan dengan cepat namun mencerdasi bencana banjir merupakan langkah yang bijak. Beberapa upaya atau kegiatan yang dapat dilakukan untuk mengurangi kerugian yang lebih besar adalah melalui persiapan dalam menghadapi bencana banjir khususnya pada masyarakat yang tinggal di wilayah strategis bencana dengan cara menggalakkan kegiatan simkamling dalam upaya mengantisipasi kemungkinan datangnya banjir melalui sistem jaringan komunikasi antar sistem DAS hulu, tengah dan hilir, persediaan makanan, obat-obatan, dan berbagai upaya lainnya yang dapat membantu jika bencana benar-benar datang. Upaya pada saat terjadinya banjir dapat dilakukan oleh masyarakat yakni dengan cara meningkatkan kewaspadaan antar anggota keluarga, tetangga dan lingkungan masyarakat, sedangkan pemerintah/berwenang yakni pemberian bantuan, tempat, medis, pangan dan mengevakuasi para korban. Selanjutnya pasca bencana banjir dapat dilakukan dengan beberapa tindakan yakni pengawasan terhadap bahaya penyakit menular, melakukan  perbaikan dan rekonstruksi wilayah, penghijauan kembali pada lahan-lahan yang gundul, pemetaan bencana serta pro aktif dalam kegiatan sosial lainnya.

Peristiwa banjir tentunya tidak dapat dilepaskan dari aktivitas manusia yang tidak ramah lingkungan, sebagaimana yang termaktub dalam alqur’an bahwa “kerusakan dimuka bumi, baik di darat maupun di laut adalah sebagai akibat ulah manusia”. Oleh karenanya kerusakan di muka bumi yang dijelaskan pada ayat tersebut dapat dipahami berupa kerusakan moral yakni kerakusan dan keserakahan manusia dalam bentuk penjarahan kepada alam. Konsekuensi logis adalah menuntut kita akan perlunya kesatuan pikiran, sikap dan perbuatan dalam posisi sebagai khalifah dimuka bumi untuk terus menjaga, merawat dan melestarikan lingkungan sebagai salah satu bentuk tanggungjawab kepada alam semesta dan pencipta alam semesta.

Peran Strategis Geografi Sebagai Disiplin Ilmu Multi-Variate

Nasruddin, M.Sc
Staf Pengajar Prodi Geografi FKIP Unlam Banjarmasin
e-mail: nasruddin_luthfie@yahoo.co.id.

Geografi sebagai ilmu pengetahuan yang pernah disebut sebagai induk ilmu pengetahuan (mother of sciences) mengalami pasang-surut peranannya untuk memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan pembangunan. Pemisahan geografi fisik dan geografi manusia yang terjadi kurang mencirikan jati diri geografi, dan jika kecenderungan pemisahan tersebut semakin berlanjut jati diri geografi akan pudar dan akan
larut dalam disiplin ilmu lainnya, dan bahkan akan kehilangan sebagian dari kompetensi keilmuan geografi.
Geografi terpadu atau geografi yang satu (unifying geography) menjadi satu pilihan sebagai dasar pembelajaran geografi yang diikuti dengan pendalaman keilmuan pada masing-masing obyek material kajian geografi tanpa melupakan obyek formalnya (Sutikno, 2008). Bidang ilmu geografi merupakan salah satu ilmu yang sangat istimewa, hal ini karena memiliki sifat multi-variate dimana beberapa bidang kajian yang berbeda-beda dipelajari dan membentuk satu kesatuan ilmu yang solid (Hadi Sabari Yunus, 2006). Sifat inilah yang menguntungkan mereka yang mempelajari geografi dengan bidang kajian yang poly entry memberikan keuntungan dan peluang yang lebih besar dan sebaliknya dengan beberapa ilmu lain yang kebanyakan bersifat mono entry dibutuhkan pengkhususan dalam analisis hingga bidang kerjanya. Sifat multi-variate merupakan kekuatan bidang kajian geografi yang dicirikhasi oleh tiga pendekatan (approach) utamanya yakni pendekatan keruangan (spatial), kelingkungan (ecologycal) dan kompleks wilayah (regional complex).

Komponen inti dari geografi terpadu adalah ruang, tempat/lokasi, lingkungan dan peta, yang berdimensi waktu, proses, dan skala. Komponen inti geografi terpadu tersebut dijadikan dasar untuk menentukan kompetensi geografi, misalnya obyek material dari fenomena lingkungan biotik dan abiotik pada lapisan hidup manusia, yang sangat luas antara lain: penataan ruang, pengelolaan sumberdaya alam, konservasi sumberdaya alam, penilaian degradasi lingkungan, pengelolaan daerah aliran sungai, penilaian tingkat bahaya dan bencana, penilaian risiko bencana hingga fenomena sosial budaya. Kompetensi geografi tersebut selalu dikaitkan dengan kepentingan umat manusia (human oriented).

Ilmu geografi yang memadukan konsep (unifying consepts) antara physical fenomenon dan human fenomenon dalam setiap bidang kajiannya merupakan polemik dalam sistem keilmuan yang membutuhkan spesialisasi. Penjerumusan ilmu geografi dalam rumpun ilmu eksakta maupun sosial tidak dapat dipandang sebelah mata, karena hal ini akan mengakibatkan kaburnya jati diri ilmu geografi yang memadukan dua fenomena tersebut.
Marginalisasi keilmuan geografi, mulai terasa dalam sistem pendidikan nasional sejak adanya pemilahan antara ilmu sosial dan eksakta dalam kurikulum pendidikan nasional yang secara tidak langsung telah mengaburkan jati diri geografi yang harus memilih salah satu rumpun keilmuan di atas, padahal geografi merupakan ilmu yang menjembatani antara eksakta dan sosial (bridge science), puncaknya Tahun 2000-an disiplin ilmu ini pernah direncanakan untuk dihapus dari kurikulum pendidikan nasional, alasannya karena disiplin geografi tidak memiliki jati diri keilmuan, apakah kelompok eksakta atau sosial?

Kesatuan konsep yang ditawarkan geografi dengan memadukan fenomena fisik dan fenomena manusia dalam setiap kajian analisisnya merupakan jati diri geografi yang sebenarnya dan tentunya memiliki perbedaan dengan ilmu yang bersifat mono disiplin yang menyoroti problem secara parsial, padahal berbagai permasalahan misalnya banjir merupakan fenomena yang membutuhkan solusi secara utuh, dan menyeluruh (holistik) bukannya parsial-parsial karena didalamnya terdapat multi permasalahan seperti unsur alam (topografi, litologi, vegetasi, iklim, cuaca, sistem DAS), unsur manusia (perilaku, distribusi, aktivitas) serta interaksi keduanya misalnya penggunaan lahan (landuse).
Banyaknya permasalahan yang tidak mampu ditangani secara parsial misalnya dalam penanganan banjir, kemiskinan, longsor, pemanasan global, hilangnya pulau-pulau di wilayah perbatasan, dan lain sebagainya semakin menunjukkan eksistensi peran dari ilmu geografi untuk diberikan porsi yang sepadan dengan peran strategisnya, seperti halnya di negara-negara maju yang menyediakan serta menggalakkan pendidikan geografi setingkat departemen, fakultas hingga universitas/institut misalnya di Belanda, Jerman, Amerika Serikat, di Inggris terdapat school of geography.

Banyaknya permasalahan seperti banjir, kemiskinan hingga tercaploknya pulau-pulau terluar dari NKRI merupakan fenomena geografis yang memiliki keanekaraman masalah baik dari politik, ekonomi, sosial, budaya hingga biogeofisik yang menjadi tantangan bagi geograf untuk memberikan sumbangsih pemikiran dan pemecahan masalah agar mampu berfikir secara global (menyeluruh/holistik) serta dapat diterapkan sesuai dengan kondisi wilayahnya  “Think globally action locally” melalui suatu kajian  secara keruangan, kewilayahan dan kelingkungan dengan analisis peta, foto udara, citra satelit, GIS, hingga survey lapangan.

Besarnya peran yang diberikan dalam ilmu  geografi melalui konsep, obyek kajian, pendekatan, hingga analisisnya tentunya harus disambut dengan partisipasi semua pihak untuk lebih memahami hakekat disiplin ilmu geografi dengan cara memberikan posisi yang selayaknya bukannya harus memilih dan ditempatkan pada satu rumpun ilmu tertentu tetapi harus mampu berdiri sendiri agar eksistensi keilmuannya tetap dipertahankan. Peran lembaga pendidikan khususnya pendidikan formal perguruan tinggi, sistem kurikulum, pemangku kebijakan, pemerintah daerah maupun pusat sangat diharapkan dalam membantu mewujudkan pendidikan geografi agar mampu berdaya saing dan bernilai guna.

Sinergisme Tata Ruang dan Wilayah dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup

Nasruddin, M.Sc
Staf Pengajar Prodi Geografi FKIP Unlam Banjarmasin
Email: nasruddin_luthfie@yahoo.co.id

Fenomena lingkungan hidup Provinsi Kalimantan Selatan mulai dari banjir, kebakaran, erosi, pendangkalan sungai, kemiskinan dan problem sosial lainnya merupakan gambaran dari kesalahan pengelolaan lingkungan hidup yang seyogianya memberikan kenyamanan pada mahluk hidup di dalamnya. Kalimantan Selatan sebagai pulau terpadat penduduknya dengan luas wilayah terkecil jika dibandingkan provinsi di kalimantan lainnya merupakan bagian dari permasalahan serius. Padatnya jumlah penduduk, berperan besar dalam alih fungsi lahan yang seyogianya dilindungi sebagai sumber kehidupan orang banyak misalnya kawasan hutan Pegunungan Meratus telah terambah demi untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Pengelolaan lingkungan adalah suatu proses intervensi publik yang sistematis dan menerus dalam pengalokasian dan pemanfaatan lingkungan dan sumber daya alam untuk memecahkan persoalan-persoalan lingkungan saat ini untuk menuju pembangunan yang berkelanjutan (Bakti Setiawan, 2000. Manajemen Lingkungan. MPKD UGM).Peran strategis RTRW sebagai arahan pelaksanaan pembangunan, yang sejalan dengan penerapan desentralisasi dan otonomi daerah, sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, yang menitikberatkan atas kewenangan pelaksanaan pembangunan pada pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, seakan kabur dan tidak berfungsi dalam mengelola problem ruang diakibatkan banyak sistem lain yang ikut berpengaruh dan mendominasi.
RTRW sebagai alat yang berisi kerangka dasar bagi upaya pengalokasian ruang berdasarkan fungsi, struktur, hirarki, serta pengendalian pemanfaatan ruang dibutuhkan sebuah pendekatan. Pendekatan holistik atau sinergi dalam sebuah tata ruang dan wilayah merupakan sebuah pendekatan alternatif yang diharapkan mampu mengatasi problem kewilayahan termasuk di dalamnya lingkungan hidup. Pendekatan holistik bertumpu pada sinerginya beberapa pendekatan manajemen lingkungan seperti pendekatan ekologis, ekonomi, teknologi, politis, dan sosio-kultural menjadi satu kesatuan yang utuh tak terpisahkan.

Pentingnya tata ruang melalui pendekatan holistik sebagai ujung tombak pengelolaan lingkungan hidup, disebabkan beberapa hal antara lain: (1). kegiatan pembangunan semakin berskala besar dan kompleks; (2). kegiatan pembangunan mempunyai “linkage” yang luas; (3). perubahan tata ruang bersifat permanen dan mempunyai dampak jangka panjang; (4). ruang mempunyai keterbatasan tertentu;  (5). perubahan tata ruang mempunyai dampak tidak saja fisik, melainkan juga sosial, ekonomi, dan budaya.

Tidak konsistensinya penerapan tata ruang dan wilayah menyebabkan ketidakseimbangan alam seperti peristiwa banjir yang terjadi pada bulan Juni 2006 yang menyebabkan kerugian secara materil dan diperkirakan sebagai akibat dari pembalakan hutan yang berdampak pada semakin meluasnya lahan kritis atau tanah terbuka. Prediksi lain sebagai akibat dari semakin luasnya alih fungsi lahan, serta semakin maraknya pertambangan batubara.
Bencana kebakaran lahan dan hutan yang muncul saat musim kemarau pada bulan Agustus-November Tahun 2006, juga menyebabkan kabut asap hampir di seluruh wilayah Kalimantan yang mencapai negara tetangga seperti; Malaysia dan Singapura; meningkatnya penyakit infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) bagi warga masyarakat di Kalimantan Selatan, dengan Indek Standar Pencemaran Udara (ISPU) sudah mencapai >600 atau sangat berbahaya; terhambatnya jalur transportasi baik darat, laut, dan udara. Bencana kebakaran hutan dari data luas hutan dan lahan kritis di Kalimantan Selatan pada Tahun 2004 sudah memasuki ambang yang mengkhawatirkan.

Luasnya degradasi lahan oleh pembalakan hutan baik legal maupun illegal merupakan salah satu penyebab terjadinya banjir dan kebakaran hutan di Kalimantan Selatan. Lahan kritis yang luas berpotensi tumbuhnya alang-alang, yang pada saat kemarau panjang mengalami kekeringan dan mudah mengalami kebakaran. Kerusakan hutan Kalimantan Selatan terus berlangsung hingga sekarang dari data Citra Landsat Departemen Kehutanan diketahui bahwa luas areal yang masih berhutan yakni 987.041,14 ha Tahun 2001 dan 935.900,00 ha pada Tahun 2002, artinya hutan Kalimantan Selatan telah berkurang 51.141 ha, atau setiap harinya kita kehilangan 140 ha luasan hutan atau 141 kali luas lapangan sepak bola, dengan asumsi angka yang sama juga terjadi pada tahun 2003, maka luasan hutan yang tersisa berkisar 884.758,86 ha (Eko, 2004 http//www.WALHI.or.id. diakses pada Tanggal 06 April 2008).

Kompleksitasnya permasalahan lingkungan di Kalimantan Selatan, disebabkan beberapa hal diantaranya: (1). konsep visi, misi dan program pembangunan yang tidak jelas serta tata ruang tidak berfungsi sebagaimana mestinya, artinya tata ruang sebagai ujung tombak dalam pembangunan berkelanjutan tidak menyentuh pada tataran aplikasi; (2). tidak sinerginya tata ruang dan wilayah pada semua kepentingan baik pada tataran ekologis, politis-kultural, ekonomis maupun sosial; (3). kebijakan pemerintah provinsi dan kab/kota relatif kabur dan terkesan menguntungkan salah satu pihak;    (4). tidak diterapkannya sangsi yang tegas terhadap pelaku kejahatan lingkungan.

Dampak yang terjadi dari kesalahan manajemen lingkungan hidup yang tidak sesuai dengan pola tata ruang diantaranya: (1). banjir pada musim penghujan, dan musim kemarau terjadi kekeringan dan kebakaran; (2) pendangkalan sungai akibat dari erosi yang menyebabkan terjadinya sedimentasi; (3) lahan menjadi tandus dan gersang sebagai akibat aktivitas penebangan hutan secara besar-besaran;                  (4) transportasi sungai sebagai urat nadi perekonomian terhambat yang menyebabkan harga barang tidak stabil dan angka kemiskinan semakin bertambah.

Langkah-langkah yang harus ditempuh sebagai solusi/pemecahan masalah antara lain: (1). mensinergikan kembali potensi unsur abiotik, biotik dan kultur untuk membentuk suatu sistem tata ruang yang mewadahi ketiganya; (2) mensinergikan perencanaan tata ruang antara pemerintah, swasta dan masyarakat melalui perencanaan partisipatif; (3) melibatkan masyarakat secara langsung sebagai aktor dalam perencanaan tata ruang dari, oleh dan untuk masyarakat; (4) menetapkan fungsi-fungsi kawasan lindung, kawasan budidaya beserta buffer zone masing-masing dengan tetap melibatkan masyarakat sebagai kontrol pembangunan; (5) menindak secara tegas pelaku yang melanggar tata ruang dan wilayah yang telah disepakati bersama.

Pembentukan KALTARA dalam Bingkai Keutuhan NKRI: Sebuah pemikiran

*Nasruddin dan Ryan Antoni e-mail: nasruddin¬_luthfie@yahoo.co.id Fenomena geografis Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki nilai positif sekaligus ancaman bagi keutuhan bagi bangsa ini, sejarah telah mencatat lepasnya Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan, menjadi catatan buruk dalam sejarah NKRI. Dua pulau wisata ini, lepas dari pangkuan ibu pertiwi karena kurangnya pengawasan terhadap daerah-daerah perbatasan. Belum usai Sipadan dan Ligitan diperbincangkan, kisruh lagi soal perbatasan di Perairan Karang Unarang, Ambalat, yang terletak di Laut Sulawesi atau tepatnya di sebelah Barat Tana Lia, salah satu daerah dari Kabupaten Tana Tidung yang telah dimekarkan. Permasalahan Karang Unarang (Ambalat) tidaklah berlalu lama setelah melalui jalur diplomasi kedua negara terselesaikan, karena baru-baru ini kembali hangat, isu mengenai adanya Askar Wataniah yang perekrutannya melibatkan Warga Negara Indonesia (WNI) di wilayah-wilayah perbatasan Kalimantan Timur dengan Malaysia. Sepertinya, lambat namun pasti wilayah diperbatasan akan tercaplok dengan sendirinya tanpa sepengetahuan bangsa ini. Ironis memang negara yang besar namun rapuh dalam sistem pertahanan dan keamanannya, mengapa demikian? Wilayah Kalimantan Timur, dalam konstelasi rentang kendali (spend of control) merupakan salah satu jawaban dari pertanyaan tersebut. Propinsi yang memiliki wilayah yang luas dan memiliki potensi konflik yang tinggi dalam hal wilayah perbatasan harus diwaspadai dari segala ancaman dan pengaruh buruk lainnya. Ibu kota Propinsi Kalimantan Timur yang berada di wilayah selatan Kalimantan Timur memiliki keterbatasan dalam monitoring aktivitas pulau-pulau perbatasan di wilayah utarannya. Kemiskinan, keterbelakangan merupakan senjatan yang ampuh untuk mempengaruh masyarakat perbatasan untuk beralih status dari WNI menjadi WNM (Warga Negara Malaysia). Manusiawi memang jika ditanya mengenai kesejahteraan dan fasilitas yang diberikan oleh negara seberang. Peredaran lembaran ringgit, illegal logging, illegal fishing dan perdagangan wanita merupakan kondisi yang mewarnai wilayah perbatasan. Hal ini tentunya jika dibiarkan maka nasionalisme kebangsaan sebagai satu bangsa, satu bahasa lambat laun akan pupus dan mungkin akan berubah menjadi dua bangsa dan dua bahasa. Fenomena ini seakan tidak digubris para elite politik di daerah maupun pusat yang terkesan tidak mempersoalkan dan seakan tidak mengetahuinya, atau memang tidak mau tahu, mungkin terlalu sibuk dengan kepentingan masing-masing. Pembentukan Kalimantan Utara (KALTARA) untuk menjadi propinsi ke 34 tentunya harus diwujudkan agar pulau-pulau di wilayah perbatasan lebih mudah dalam hal monitoring dan tentunya akan membawa dampak positif yang sangat besar dalam memajukan perekonomian masyarakat. Beberapa alasan logis pembentukan Kalimantan Utara dalam bingkai keutuhan NKRI, sebagai berikut: (1). Wilayah utara (Kaltara) merupakan aset nasional dalam kerangka utuh NKRI yang harus dipertahankan eksistensinya; (2).Wilayah utara (Kaltara) merupakan simbol/pintu gerbang negara Bangsa Indonesia bagi dunia luar, khususnya negara tetangga Malaysia; (3). Illegal logging,illegal fishing dan bentuk illegal lainnya ke negara tetangga lebih mudah di monitoring dan dicegah aktivitasnya (terwujudnya hankamnas); (4).Wilayah utara (Kaltara) yang terdiri dari lima kabupaten/kota (Bulungan, Tarakan, Nunukan, Malinau dan Tana Tidung) merupakan persyaratan yang syah mengacu pada PP 78 2007 tentang persyaratan pembentukan, penggabungan dan penghapusan suatu daerah; (5).Wilayah utara Kalimantan Timur dalam hal fasilitas pelayanan publik jauh tertinggal dengan wilayah selatan, sehingga dengan pembentukan kaltara akan mempercepat pergerakan akses dan roda ekonomi wilayah; (6). Akseselarasi pembangunan dalam upaya menuju masyarakat sejahtera dengan potensi SDA (PAD) yang melimpah di lima kabupaten/kota memungkinkan trickle down effect (penetesan ke bawah) dan backwash effect (penjalaran) dapat terwujud; (7). Potensi SDM dengan berdirinya Universitas Borneo (UB) merupakan modal utama dalam pergerakan roda pemerintahan dan subjek pembangunan. Tujuh alasan di atas jelaslah kiranya bagi pemerintah sebagai pemegang otoritas dan anggota dewan (DPR/DPRD) sebagai wakil rakyat untuk merealisasikan pembentukan Kalimantan Utara sebagai wilayah otonom propinsi yang mampu menumbuhkembangkan dirinya sendiri. Pembentukan Propinsi Kalimantan Utara (Kaltara) merupakan sebuah proses menyambut kemandirian daerah yang disemangati pelaksanaan otonomi daerah dan menjadi identitas kemajuan, perkembangan pembangunan Indonesia seutuhnya, alangkah arifnya bila kita memulai pencapaian nilai kemajuan itu dengan pengkajian yang mendalam tanpa membawa ego sektoral yang justru akan menambah kesengsaraan dan penderitaan yang lebih panjang. Pembentukan Propinsi Kalimantan Utara merupakan strategi dari penyelenggaraan otonomi daerah yang benar-benar berdasar pada segi empirik-analitik sehingga sifatnya tidaklah benar jika kita mengucapkan “kata perpisahan” yang harus terucap dari masyarakat utara Kaltim tetapi hanya pisah kamar dari sebuah rumah Kalimantan (Soehartono Soecipto B.A dalam Ismit Mado, 2008). Konteks logis pembentukan Kalimantan Utara bukanlah semata-mata kepentingan kelompok tertentu tetapi harus dilihat dari kacamata ilmiah bahwa NKRI adalah harga mati yang tidak ada penawarannya. Tetesan darah pejuang yang membasahi bumi persada belumlah kering dihati sanubari kita, mengapa kita menutup mata akan hal ini ataukah nasionalisme hanya bergema di atas podium atau selembar kertas? Cukuplah sudah Sipadan dan Ligitan yang diambil, dan Ambalat yang mau dicaplok. Askar Wataniah dengan sendirinya akan terhapuskan di bumi perbatasan jika saja pemerintah mau berpikir dengan nurani dan melihat dengan mata hatinya, betapa pedihnya penderitaan masyarakat diperbatasan. *Penulis adalah Pemerhati Pembangunan dan Pemekaran Kal-tim: 1). Nasruddin, Sains Geografi, Pengkhususan Pembangunan Wilayah UGM 2). Ryan Antoni, Arkeologi, UGM